Jakarta TeropongMalut– Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, mengapresiasi upaya Mahkamah Agung (MA) dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. MA menunjukkan komitmen dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pelayanan.
“MA meraih sejumlah prestasi nasional di 2024, termasuk unit kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), pelayanan prima, dan ramah kelompok rentan,” ungkap Menteri Rini dalam penyerahan penghargaan bagi unit kerja berprestasi di lingkungan MA, Selasa (6/5/2025).
Hingga 2024, MA memiliki 259 unit kerja berpredikat Zona Integritas (ZI): 243 WBK dan 16 WBBM. Kementerian PANRB mendorong penerapan WBK Mandiri untuk memperkuat kolaborasi antar-instansi dalam percepatan ZI.
Menteri Rini menekankan pentingnya pelayanan prima yang adaptif, efisien, dan berdampak, memperhatikan implementasi kebijakan, partisipasi masyarakat, digitalisasi, inovasi, dan integrasi layanan. Pemantauan tahunan melalui Pemantauan dan Penyelenggaraan Evaluasi Pelayanan Kinerja Publik (PEKPPP) menunjukkan peningkatan Indeks Pelayanan Publik (IPP) MA menjadi Pelayanan Prima di 2024.
Pelayanan publik juga harus inklusif, menerapkan prinsip-prinsip ramah kelompok rentan. Partisipasi masyarakat melalui survei kepuasan masyarakat (SKM) penting untuk menyelaraskan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat.
Menteri Rini berharap capaian ini mendorong integrasi layanan internal dan lintas lembaga, penguatan kanal partisipasi publik (survei dan LAPOR!), dan pengembangan inovasi pelayanan. Kementerian PANRB siap berkolaborasi dengan MA dalam memperkuat tata kelola dan pelayanan publik.
Ketua MA Sunarto menyampaikan rasa syukur atas capaian ini dan menekankan pentingnya mempertahankan integritas dan meningkatkan kinerja pelayanan publik untuk memperkuat kepercayaan masyarakat. (TS)
