Jakarta, TeropongMalut — Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Tomsi Tohir mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk menjalin kerja sama dengan daerah penghasil guna menjaga ketersediaan pangan serta mengendalikan harga di pasaran. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pasokan pangan tetap stabil, sekaligus memberikan kepastian harga yang layak bagi produsen.
“Harapannya daerah-daerah yang kebutuhan pangannya tinggi bisa tersuplai dengan baik,” ujar Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Lebih lanjut, Tomsi mengimbau Pemda agar berkoordinasi aktif dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di wilayah masing-masing untuk mengetahui penyebab inflasi secara lebih akurat. Hal ini penting mengingat setiap daerah memiliki karakteristik komoditas yang berbeda-beda dalam mendorong laju inflasi.
“Kami berharap masing-masing kepala daerah bisa bertanya kepada BPS-nya,” tambah Tomsi.
Dalam Rakor tersebut, Tomsi juga melakukan dialog langsung dengan beberapa perwakilan daerah yang mengalami kenaikan harga pada sejumlah komoditas. Ia menggali penyebabnya sekaligus memberikan arahan mengenai langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi kondisi tersebut.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, melaporkan bahwa inflasi bulan April 2025 terhadap Maret 2025 tercatat sebesar 1,17 persen. Sedangkan inflasi tahunan (year on year) April 2025 terhadap April 2024 mencapai 1,95 persen.
Pudji menjelaskan bahwa inflasi bulanan dipicu oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sementara inflasi tahunan lebih banyak disebabkan oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta perawatan pribadi.
Rakor ini turut dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP), Edy Priyono, serta Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andriko Noto Susanto.
Selain itu, narasumber lainnya dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Perum Bulog, Kejaksaan Agung, Satgas Pangan Polri, serta unsur TNI juga hadir secara virtual. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran Pemda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan pejabat terkait lainnya di seluruh Indonesia. (TS)
