Jakarta, TeropongMalut – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Raya kembali mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengusut tuntas dugaan korupsi yang melibatkan mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Desakan ini disampaikan dalam aksi di kantor KPK pada hari ini Kamis, 16 Januari 2025.
GMNI menyayangkan sikap KPK yang dinilai pasif dan belum menunjukkan komitmen untuk menyelidiki laporan-laporan yang telah masuk terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang melibatkan keluarga Jokowi.
Dalam pernyataan tertulisnya, GMNI Jakarta Raya menyatakan keprihatinannya atas pernyataan KPK yang menunggu laporan masyarakat terkait laporan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang menyebut Jokowi sebagai salah satu mantan presiden terkorup di dunia.
GMNI menegaskan bahwa laporan-laporan terkait dugaan KKN keluarga Jokowi telah disampaikan berkali-kali, termasuk oleh aktivis Nurani ’98 pada 10 Januari 2022, TPDI pada 23 Oktober 2024, dan GMNI Jakarta Selatan sendiri pada 9 Agustus 2024.
“Belum adanya tindakan dari KPK menguatkan asumsi bahwa KPK bekerja bukan untuk kepentingan negara, tetapi untuk melindungi mantan penguasa dan oligarki,” tegas perwakilan GMNI dalam orasinya. Mereka juga menyinggung munculnya istilah “blok Medan” dalam persidangan mantan Gubernur Maluku Utara yang diduga terkait dengan keluarga Jokowi.
GMNI mendesak KPK untuk segera memeriksa harta kekayaan Jokowi dan keluarganya dalam 10 tahun terakhir, mengingat laporan OCCRP telah menarik perhatian publik internasional. Mereka meminta KPK untuk memanggil Jokowi, putra-putrinya, menantunya, dan saudara-saudaranya untuk dimintai keterangan terkait asal-usul kekayaan mereka, dan meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan.
Aksi ini didasari tanggung jawab moral dan konstitusional GMNI terhadap perjalanan bangsa Indonesia, khususnya pasca reformasi 1998. (TS)
