MAGELANG — Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Timur, Idrus E. Maneke, menegaskan komitmen mendorong kepemimpinan transformatif usai mengikuti Retreat Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Akademi Militer Magelang. Namun, komitmen tersebut kini menghadapi ujian publik, apakah berhenti pada wacana, atau berlanjut pada langkah konkret.
Forum nasional yang mempertemukan pimpinan DPRD se-Indonesia itu diklaim sebagai ruang penguatan kapasitas menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks. Idrus menyebut kepemimpinan daerah tak lagi cukup bersifat administratif, melainkan harus berani, visioner, dan konsisten membela kepentingan rakyat.
“Ini bukan seremonial. Ini konsolidasi arah perjuangan politik yang berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Meski demikian, publik menanti implementasi nyata dari pernyataan tersebut. Pasalnya, kritik terhadap kinerja legislatif daerah selama ini kerap mengarah pada lemahnya fungsi pengawasan, minimnya terobosan kebijakan, serta dominannya kepentingan politik jangka pendek.
Selama retreat, peserta mendapat pembekalan soal geopolitik, ketahanan nasional, hingga strategi pembangunan. Namun efektivitasnya tetap bergantung pada sejauh mana materi tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan konkret di daerah.
Idrus menilai pengalaman di lingkungan militer menanamkan disiplin dan ketegasan dalam kepemimpinan. Ia menekankan bahwa keberpihakan pada rakyat harus menjadi fondasi utama.
“Ketegasan tanpa keberpihakan tidak berarti. Kepemimpinan harus jelas: untuk rakyat, keadilan, dan masa depan daerah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi DPRD dan pemerintah daerah. Namun, di tengah realitas politik lokal, relasi tersebut kerap dinilai terlalu kompromistis dan kurang kritis.
Keikutsertaan dalam forum Lemhanas disebut sebagai upaya memperkuat posisi daerah di tingkat nasional. Meski demikian, tantangan sesungguhnya ada di Halmahera Timur membuktikan bahwa jejaring, wacana, dan pelatihan nasional mampu bertransformasi menjadi kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Publik kini menunggu, apakah komitmen “kepemimpinan transformatif” benar-benar diwujudkan, atau kembali menjadi jargon politik yang berulang tanpa perubahan signifikan. (Odhe Haltim)
