Jakarta TeropongMalut – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (21/03/2025). Rapat yang dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto ini membahas kesiapan pemerintah dalam menghadapi 10 hari menjelang Idulfitri 1446 H.
Presiden Prabowo mengawali arahannya dengan menyampaikan apresiasi atas kinerja seluruh kepala instansi pemerintahan dan lembaga yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih. “Saya ingin ucapkan terima kasih atas kerja keras semua Menteri dan semua Wakil Menteri Kabinet Merah Putih yang saya pimpin ini. Tentunya sebagai kabinet baru, 150 hari pertama tentunya kita memerlukan waktu penyesuaian. Tetapi saya merasakan ada kerja sama yang baik dan ada pekerjaan yang cepat, yang sangat intensif dan sungguh-sungguh dari saudara-saudara sekalian,” ujar Presiden.
Menjelang arus mudik Lebaran, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat, termasuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), diskon harga tiket transportasi, diskon tarif jalan tol, hingga mudik gratis. “Saya kira dengan demikian persiapan mudik, saya harap benar-benar disiapkan dengan baik,” tegas Presiden.
Sehubungan dengan hal ini, Menteri PANRB telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 2/2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin produktivitas kerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta kelancaran mobilitas masyarakat pada masa libur nasional dan cuti bersama Hari Nyepi dan Idulfitri.
Selama penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan, pimpinan instansi pemerintah diinstruksikan untuk membagi jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan secara WFO, WFH, dan/atau lokasi lain yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah (work from anywhere/WFA) dengan mengacu pada jumlah pegawai dan karakteristik layanan pemerintahan. SE tersebut juga menekankan bahwa pimpinan instansi pemerintah harus memastikan bahwa penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.
Menteri Rini juga mendorong konsistensi pelayanan publik yang inklusif dan ramah kelompok rentan, bahkan selama masa libur Lebaran. “Penyelenggara pelayanan publik perlu memastikan tersedianya fasilitas aksesibilitas, keselamatan, kenyamanan, ketersediaan informasi, dan sumber daya manusia pada titik dan jalur mudik Idulfitri 1446 H yang mudah diakses oleh kelompok rentan,” pungkas Menteri Rini. (TS)
