Jakarta, TeropongMalut – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus berupaya mempercepat aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Salah satu upayanya adalah dengan mempelajari praktik terbaik dari Australia dalam penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Indonesia saat ini berada di tahap III penyampaian dokumen Initial Memorandum untuk aksesi ke OECD. Tahap ini tidak hanya fokus pada penyiapan dokumen, tetapi juga pada penguatan transformasi tata kelola pemerintahan. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, menjelaskan bahwa transformasi ini mencakup berbagai aspek, termasuk regulasi anti-korupsi, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, tata kelola data, regulasi sektor swasta, dan perlindungan konsumen. “Reformasi administrasi publik yang optimal, dengan peningkatan kualitas layanan publik yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan masyarakat, sangat penting untuk mewujudkan transformasi tata kelola yang komprehensif dan efektif,” ujar Erwan dalam Workshop Capacity Building Modernisation Public Administration and Service Delivery di Jakarta, Rabu (19/3/2025).
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menekankan pentingnya partisipasi aktif Indonesia dalam forum-forum OECD untuk membangun kredibilitas sebagai calon anggota. Proses aksesi tidak hanya menilai kesiapan teknis, tetapi juga komitmen politik dalam menjalankan reformasi yang dibutuhkan.
Workshop tersebut menghadirkan para ahli dan praktisi dari Australian Public Service Commission (APSC) dan Public Governance Committee OECD. Peserta workshop berasal dari berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Perencanaan dan Pembangunan/Bappenas, Kemendagri, Kementerian Kominfo, LAN, LKPP, KPK, BPKP, dan Ombudsman RI.
Erwan berharap workshop ini dapat memberikan manfaat nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat aksesi Indonesia ke OECD. Head of OECD Jakarta Office, Massimo Geloso Grosso, menyampaikan apresiasi atas langkah Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang memulai proses aksesi sejak 2024. OECD siap mendukung reformasi birokrasi di Indonesia.
Workshop dua hari ini membahas berbagai topik, termasuk rencana dan kerangka kerja PAR (Public Administration Reform) di negara-negara anggota OECD, proses perancangan dan revisi rencana PAR, serta implementasi rencana modernisasi di seluruh pemerintahan. Para pembicara juga berbagi praktik terbaik dari Australian Public Service (APS), yang menekankan integritas, fokus pada masyarakat, menjadi pemberi kerja teladan, dan memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas dengan baik. Nilai-nilai APS yang dibahas meliputi imparsialitas, komitmen pelayanan, akuntabilitas, rasa hormat, etika, dan orientasi kepentingan bersama jangka panjang. (TS)
