TERNATE — Ledakan kritik keras Sultan Ternate mengguncang ruang publik dan menampar narasi resmi pemerintah. Dalam forum terbuka, ia secara frontal membongkar apa yang disebutnya sebagai pengaburan fakta, konflik tanah adat bukan kasus pinggiran di beberapa daerah, melainkan persoalan nasional yang sengaja diredam dan diabaikan.
Dengan nada tajam dan tanpa kompromi, Sultan menolak klaim pemerintah yang mempersempit masalah hanya di wilayah tertentu. Ia menegaskan, praktik perampasan dan penguasaan tanah adat terjadi secara luas dan sistematis, namun kerap ditutup-tutupi hingga memicu konflik terbuka.
“Harus meledak dulu baru diakui?” sindirnya keras, menyasar pola respons negara yang dinilai reaktif, diskriminatif, dan abai terhadap masyarakat adat yang memilih menempuh jalur damai.
Tak berhenti di situ, Sultan menuding negara bertindak sewenang-wenang, terutama ketika tanah adat mengandung sumber daya bernilai tinggi seperti nikel, emas, dan mangan. Dalam situasi itu, masyarakat adat disebutnya kerap disingkirkan, bahkan dipaksa angkat kaki dari tanah leluhur atas nama kepentingan nasional.
Ia juga mengungkap pengabaian prinsip hukum mendasar yang seharusnya menjadi pijakan negara, kewajiban menelusuri asal-usul tanah sebelum mengklaimnya. Menurutnya, prinsip ini bukan sekadar dilanggar, tetapi diabaikan secara sistematis.
Dengan nada menantang, Sultan mempertanyakan legitimasi negara atas tanah Kesultanan Ternate, mengingat sejarah panjang dan kedaulatan adat yang telah ada jauh sebelum negara modern berdiri.
“Jangan sewenang-wenang cap sebagai tanah negara,” tegasnya, menekankan bahwa sistem hukum adat di Ternate memiliki dasar kuat, sah, dan telah lama mengatur tata kelola wilayah.
Pernyataan ini bukan sekadar kritik biasa, melainkan sinyal peringatan serius. Negara dinilai gagal menghormati sejarah, hukum adat, dan hak masyarakat lokal. Jika terus dibiarkan, ketegangan yang selama ini terpendam berpotensi berubah menjadi perlawanan terbuka yang lebih luas dan sulit dikendalikan. (Tim/Red)
