Jakarta, TeropongMalut – Menteri PANRB Rini Widyantini menekankan pentingnya transformasi digital dalam memodernisasi proses hukum di Kejaksaan Republik Indonesia.
Jakarta, TeropongMalut – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menyampaikan pentingnya transformasi digital dalam memodernisasi proses hukum di Kejaksaan RI. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan RI yang diselenggarakan pada Selasa, 14 Januari 2025 di The Sultan Hotel & Residence Jakarta.
Menteri PANRB menjelaskan bahwa transformasi digital merupakan kunci untuk mewujudkan birokrasi yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas. “Transformasi ini akan berdampak positif pada kesejahteraan rakyat dan mendukung tercapainya Indonesia yang berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan.”
Menteri PANRB juga “menekankan pentingnya tiga komponen dalam transformasi digital, yaitu technology, people, dan process. Ketiga komponen ini tertuang dalam rancangan framework Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) Indonesia Emas tahun 2025 hingga 2045.”
Kejaksaan RI memiliki peran penting dalam mendorong transformasi digital. Sebagai salah satu instansi dengan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) terbesar, Kejaksaan memiliki potensi untuk membangun dan mengelola platform digital strategis seperti portal nasional yang memuat digital ID, data exchange platform, dan digital payment.
Menteri PANRB juga “menegaskan bahwa modernisasi proses hukum (case management system) merupakan salah satu isu strategis dalam transformasi digital. Selain itu, diperlukan harmonisasi antarlembaga penegak hukum, peningkatan kompetensi SDM Kejaksaan melalui pelatihan berkelanjutan, serta penguatan Kejaksaan sebagai role model untuk menciptakan inovasi layanan hukum.” (TS)
