Jakarta, TeropongMalut – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, mendorong transformasi tata kelola di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Fokus utama adalah mempercepat proses penanganan keadaan darurat bencana, khususnya dalam memangkas birokrasi yang berbelit.
Dalam pertemuan dengan Kepala Basarnas, Marsekal Muda TNI Mohammad Syafii, Rabu (19/3/2025), Menteri Rini menekankan pentingnya penyederhanaan proses bisnis Basarnas. “Basarnas memiliki peran vital dalam menjaga keselamatan jiwa manusia. Oleh karena itu, proses bisnis yang panjang harus dipangkas agar pelayanan SAR lebih cepat dan efisien, serta langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Menteri Rini.
Penambahan 1.756 personel baru di Basarnas diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pelayanan SAR. Basarnas juga tengah berupaya meningkatkan pelayanan melalui transformasi digital dan pemangkasan birokrasi. Implementasi kebijakan keterpaduan layanan digital nasional menjadi salah satu langkah strategis yang diambil.
Langkah lain yang direncanakan Basarnas adalah pendirian Politeknik Keilmuan SAR. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 57/2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Namun, Menteri Rini menyarankan agar Basarnas berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk mendapatkan izin prinsip sebelum melanjutkan rencana tersebut. Setelah izin prinsip terbit, desain struktur organisasi politeknik dapat diajukan kepada Menteri PANRB untuk penetapan.
Kepala Basarnas, Marsekal Muda TNI Mohammad Syafii, menyatakan apresiasinya atas dukungan Kementerian PANRB dalam pengembangan tata kelola dan penguatan organisasi Basarnas. “Kami selalu mendapat dukungan penuh dari Kementerian PANRB dalam upaya meningkatkan tata kelola dan penguatan organisasi agar sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat,” ujarnya. (TS)
