Jakarta, TeropongMalut – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus berupaya mempercepat transformasi digital pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berpusat pada pengguna. Hal ini diungkapkan Menteri PANRB, Rini Widyantini, usai melakukan pertemuan dengan Penasihat Khusus Presiden Urusan Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid.
Menteri Rini menekankan komitmen Kementerian PANRB untuk mendukung penuh upaya DEN dalam mempercepat transformasi digital. Transformasi ini bukan sekadar penggunaan teknologi, tetapi sebagai penggerak utama perubahan dalam pelayanan masyarakat dan pembangunan bangsa. Targetnya adalah layanan terpadu melalui omni-channel, yang memungkinkan akses mudah dan inklusif melalui portal digital dan fisik. Cukup sekali login dan memasukkan data untuk berbagai layanan, dengan keamanan data pribadi terjamin.
Lima peran utama pemerintahan digital yang dibahas meliputi: dukungan untuk pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan data pemerintah yang terintegrasi; penciptaan iklim usaha yang kondusif berbasis teknologi; administrasi pemerintahan berbasis teknologi (pengadaan, layanan aparatur, kearsipan, dan akuntabilitas kinerja); modernisasi sistem penerimaan negara; dan transformasi layanan publik yang berfokus pada kebutuhan masyarakat di setiap tahapan kehidupan.
Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) menjadi fokus utama di tahun 2025, didukung oleh digital public infrastructure (DPI). Keberhasilannya akan menjadi momentum untuk perluasan ke use case lainnya.
Transformasi digital pemerintah merupakan upaya kolektif untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan adaptif, sejalan dengan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. Kolaborasi menjadi kunci untuk mewujudkan perubahan nyata. (TS)
