Jakarta, TeropongMalut – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, mendorong percepatan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun Anggaran 2024. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penetapan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi TA 2024 yang digelar secara virtual, Rabu (16/4/2025). Rakor dihadiri instansi pusat dan daerah yang membuka formasi CASN TA 2024.
Menteri Rini menekankan pentingnya komitmen konkret dari instansi untuk segera menyusun dan menandatangani SK pengangkatan, serta menyediakan anggaran dan sarana pendukung. Beliau juga mengingatkan agar instansi tidak lagi merekrut pegawai non-ASN.
Berdasarkan data BKN per 19 Maret 2025, diperkirakan akan diangkat 179.025 CPNS dan 677.593 PPPK tahap I. Sekitar 328.515 peserta diproyeksikan diangkat sebagai PPPK tahap II (seleksi masih berjalan). Total estimasi pengangkatan CASN TA 2024 mencapai lebih dari 1,1 juta orang. Menteri Rini menegaskan angka tersebut masih estimasi.
Kebijakan afirmasi pengangkatan pegawai non-ASN hanya berlaku hingga pengadaan CASN 2024, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Pengadaan ASN selanjutnya akan murni berdasarkan sistem merit sesuai UU No. 20/2023 tentang ASN. Target pengangkatan CPNS paling lambat Juni 2025, dan PPPK Oktober 2025.
Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, memaparkan statistik penetapan NIP/NIPPPK. Dari 542 instansi yang mengadakan seleksi CPNS, 374 telah menerbitkan NIP, dan 32 telah menerbitkan SK pengangkatan. Dari 612 instansi yang membuka formasi PPPK tahap I, 436 telah menerbitkan NIP, dan 44 telah menerbitkan SK pengangkatan.
Kepala Staf Kepresidenan, AM Putranto, mengapresiasi percepatan ini dan menyatakan kebijakan tersebut sejalan dengan Asta Cita poin 7 (reformasi politik, hukum, birokrasi, dan pencegahan korupsi).
Menteri Rini berharap rakor ini menciptakan sinergi pusat dan daerah untuk menyelesaikan administrasi secara cepat, tepat, dan akuntabel, serta komunikasi publik yang tepat agar masyarakat mendapat informasi yang utuh. (TS)
