Jakarta, TeropongMalut – Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) terus menjadi prioritas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.
“Zona Integritas tidak boleh hanya menjadi simbol. Ia harus menjadi pemicu lahirnya perubahan-perubahan konkret yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas,” tegas Menteri PANRB Rini Widyantini dalam kegiatan sosialisasi di Jakarta, Jumat (2/5/2025).
Menurut Menteri Rini, mewujudkan birokrasi yang bersih, kapabel, dan berdaya saing bukanlah tugas mudah. Tantangannya kompleks, mulai dari luasnya cakupan reformasi, persoalan birokrasi yang kerap tak terduga, hingga harapan masyarakat yang semakin tinggi terhadap layanan publik yang cepat, adil, dan manusiawi.
“Birokrasi yang bersih dan terpercaya menjadi fondasi utama dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju dan bermartabat di kancah global, sebagaimana arahan Presiden dan Wakil Presiden,” jelasnya.
Predikat ZI menuju WBK/WBBM, lanjutnya, diberikan kepada unit kerja pelayanan strategis yang menunjukkan komitmen kuat dalam menjalankan reformasi birokrasi secara konsisten dan nyata.
Komitmen Bersama dalam Reformasi Birokrasi
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, menjelaskan bahwa keberhasilan memperoleh predikat WBK/WBBM hanya dapat dicapai melalui perbaikan internal yang sistematis dan berkelanjutan.
“Perbaikan ini harus mencakup tata kelola organisasi, budaya kerja berbasis kinerja, manajemen SDM yang unggul, proses bisnis yang efisien, sistem pengawasan yang kuat, hingga peningkatan transparansi dan kualitas layanan publik,” ujarnya.
Erwan mengungkapkan, dalam sepuluh tahun terakhir, tercatat 15.558 unit kerja telah diusulkan ke Tim Penilai Nasional. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.302 unit berhasil meraih predikat WBK dan 322 unit meraih predikat WBBM.
“Ini adalah capaian penting yang patut diapresiasi, namun juga menjadi tantangan untuk terus memperluas dan melanjutkan langkah-langkah reformasi birokrasi ke depan,” katanya.
Tahun ini, pengusulan ZI kembali dibuka mulai 1 hingga 31 Mei 2025 melalui Portal RB Nasional. Erwan mengimbau Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk segera mengusulkan unit-unit kerja strategis agar turut berpartisipasi dalam pembangunan ZI.
Dukungan Afirmasi dan Inisiatif OLGOZI
Sebagai bagian dari upaya perluasan dampak, Kementerian PANRB juga mendorong pelaksanaan program One Local Government One ZI (OLGOZI), yaitu minimal satu unit kerja berpredikat ZI di setiap pemerintah daerah.
Untuk mendukung inisiatif ini, Kementerian PANRB memberikan afirmasi khusus bagi unit pelayanan strategis di daerah, seperti RSUD, Dinas Dukcapil, SAMSAT, PTSP, unit layanan pendidikan, serta layanan ketenagakerjaan.
“Dengan afirmasi ini, kami berharap semakin banyak daerah yang terlibat aktif dalam gerakan perubahan ini,” ujar Guru Besar Universitas Gadjah Mada tersebut.
Selain itu, pelaksanaan WBK Mandiri juga terus didorong di 19 kementerian/lembaga serta 5 pemerintah provinsi. Inisiatif ini diharapkan mempercepat implementasi Zona Integritas dan memperluas jangkauan dampaknya di seluruh Indonesia. (TS)
