Jakarta, TeropongMalut – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, pada Rabu, 12 Maret 2025. Pertemuan tersebut difokuskan pada penguatan tata kelola dan kelembagaan BPS, serta peran krusial BPS dalam mendukung transformasi digital pemerintah.
Rini menekankan pentingnya review proses bisnis BPS sebelum melakukan penataan kelembagaan. Hal ini bertujuan agar penataan tersebut selaras dengan strategi pencapaian misi dan peran strategis BPS, baik di tingkat pusat maupun daerah (provinsi dan kabupaten/kota).
Salah satu poin penting yang dibahas adalah pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk meningkatkan pelayanan publik. Menteri PANRB mengusulkan pengembangan interoperabilitas DTSEN dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) atau data exchange platform. Tujuannya adalah untuk memastikan data dapat diperbarui dan diakses real-time oleh kementerian/lembaga/daerah (K/L/D).
Inpres No. 4/2025 tentang DTSEN, yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto, menjadi landasan utama pembahasan. Inpres tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan data guna mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional yang lebih terukur dan berkelanjutan. Kementerian PANRB, bersama Kementerian PPN/Bappenas, tengah memastikan tata kelola pertukaran data DTSEN, termasuk mekanisme pemanfaatannya untuk layanan digital pemerintah. Harapannya, BPS dapat menyusun pedoman tata kelola pertukaran data yang sesuai dengan prinsip Sistem Data Indonesia (SDI) untuk meningkatkan akurasi dan keterpaduan data.
Selain itu, pertemuan juga membahas kontribusi BPS dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN). BPS didorong untuk memfasilitasi penempatan lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) sebagai ahli statistika dan data science di K/L/D. Kolaborasi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Kementerian PANRB juga diusulkan untuk menyusun program pelatihan dan pendampingan teknis bagi ASN dalam penggunaan data statistik untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan.
Pertemuan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat BPS dan memanfaatkan data statistik secara optimal untuk mendukung transformasi digital dan pembangunan nasional. (TS)
