Jakarta, TeropongMalut – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkaya kebijakan transformasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Penguatan kompetensi ASN, menurutnya, menjadi pilar utama reformasi birokrasi dalam menghadapi tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks. Hal ini disampaikan dalam pertemuan dengan Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) di Jakarta, Rabu (26/3/2025).
Menteri Rini menjelaskan bahwa kemitraan dengan lembaga sertifikasi dan komunitas profesional sangat krusial untuk mendorong pertukaran wawasan dan penerapan praktik terbaik di lingkungan ASN. “Dalam penguatan kebijakan grand design Manajemen ASN, kami membutuhkan insight dari stakeholder lintas sektor, khususnya dalam peningkatan kompetensi. Proses pendampingan harus selaras dengan rencana yang telah kami siapkan,” ujarnya.
Kementerian PANRB berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi ASN melalui sistem pembelajaran yang terintegrasi dengan pekerjaan sehari-hari. Sistem ini terhubung dengan pengelolaan talenta dan pengembangan karier, menjadikan pembelajaran sebagai bagian integral peningkatan kapasitas pegawai. Platform SmartASN, yang terintegrasi dalam Portal Administrasi Pemerintahan (INAgov), memfasilitasi pembelajaran ASN melalui berbagai metode, termasuk learning with work, integrasi dengan Human Capital System, dan pemanfaatan sumber daya lintas instansi.
“Kita akan mengamplifikasi bahwa ASN memiliki platform pembelajaran. Ini adalah upaya kami, dan contoh kolaborasi publik dengan civil society,” tambah Menteri Rini. INAgov, dibangun oleh INA DIGITAL, mengoperasikan ekosistem layanan digital pemerintah, mengoptimalkan pengelolaan ASN dengan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi kinerja.
Yanuar Nugroho, Co-founder & Advisor CIPG, menjelaskan potensi kolaborasi publik dan civil society dalam mendorong kebijakan dan implementasi pembangunan berkelanjutan. Ia menyebutnya sebagai spin off dari Open Government Partnership, di mana kemitraan dapat terjalin antara ASN di kementerian strategis dan masyarakat sipil. Open Government Partnership sendiri merupakan inisiatif untuk mendorong pemerintahan yang terbuka dan partisipatif melalui kolaborasi pemerintah dan elemen non-pemerintah.
CIPG, sebagai wadah pemikir kebijakan, berfokus pada penelitian, konsultansi, advokasi, dan peningkatan kapasitas. Fokus kajian mereka mencakup dinamika pengetahuan dan inovasi, serta informasi dan perubahan sosial. Pembelajaran yang ingin dicapai melalui kolaborasi ini berfokus pada leadership, capacity building, dan perbaikan policy making, meliputi pelatihan soft skill dan publikasi untuk menginspirasi masyarakat.
Yanuar menekankan pentingnya penyelarasan konsep yang ditawarkan dengan grand design Manajemen ASN. “Mari fokuskan agar dalam lima tahun ke depan, muncul pemimpin muda di pemerintah dan masyarakat sipil yang dapat bekerja sama lebih bermakna,” tutupnya. (TS)
