Jakarta, TeropongMalut – Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong percepatan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024. Hal ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto pada 17 Maret 2025 lalu.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, dalam Rapat Koordinasi dengan Gubernur/Bupati/Walikota se-Indonesia, menekankan pentingnya analisis dan simulasi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) untuk memastikan kesiapan dalam memenuhi persyaratan pengangkatan CASN. Pengangkatan CPNS ditargetkan paling lambat Juni 2025, sedangkan PPPK paling lambat Oktober 2025.
Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi K/L/Pemda antara lain: penyelesaian proses seleksi, persetujuan teknis dan penetapan NIP dari BKN (untuk CPNS), usulan NIP PPPK/NIPPPK ke BKN (untuk PPPK), penerbitan NIP, surat pernyataan kesediaan mengabdi, dan kesiapan anggaran serta sarana prasarana.
Menteri PANRB juga menegaskan bahwa kebijakan penerimaan PPPK 2024 diharapkan menjadi afirmasi terakhir bagi tenaga honorer/non-ASN, dan prosesnya harus tuntas di tahun ini. Pemerintah telah memberikan banyak afirmasi sejak tahun 2005. Nilai-nilai meritokrasi dalam manajemen ASN juga ditekankan untuk dijaga.
Mendagri Tito Karnavian turut memberikan penekanan kepada pemerintah daerah agar segera menindaklanjuti arahan Presiden. Analisis dan simulasi harus dilakukan segera, termasuk rapat internal dengan BKPSDM/BKD dan OPD terkait. Penundaan dapat berdampak pada proses administrasi dan anggaran. Mendagri juga mengingatkan larangan pengangkatan pegawai non-ASN sesuai UU No. 20/2023 tentang ASN. Pemerintah daerah harus aktif dalam penataan pegawai non-ASN yang sudah terdata di database BKN.
Berdasarkan data per 28 Februari 2025, diperkirakan akan diangkat 179.090 CPNS, 677.638 PPPK Tahap I, dan 328.515 PPPK Tahap II. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menyatakan BKN telah menerbitkan surat pada 18 Maret 2025 terkait penetapan Nomor Induk ASN. Ia meminta agar permohonan penetapan Nomor Induk segera dikirimkan dan keputusan pengangkatan segera diterbitkan bagi instansi yang telah menerima Pertimbangan Teknis. (TS)
