Jakarta, TeropongMalut – Pemerintah terus berkomitmen mewujudkan masyarakat inklusif, termasuk mengatasi kerentanan ekonomi yang dialami perempuan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), sebagai penggerak reformasi birokrasi, mendorong terciptanya ekosistem yang mendukung perempuan ASN untuk tumbuh, berkembang, dan menjadi pemimpin.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, dalam Indonesia International Financial Inclusion Summit (IFIS) 2025 di Jakarta, Selasa (6/5/2025), menyatakan inklusivitas keuangan yang berperspektif gender sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. “Dengan pemberdayaan dan layanan publik yang responsif gender, perempuan akan memiliki akses lebih luas terhadap layanan dasar dan keuangan, memperkuat peran mereka dalam pembangunan,” ujar Menteri Rini.
Kementerian PANRB telah menerapkan beberapa kebijakan untuk mengoptimalkan peran perempuan di birokrasi, antara lain: kebijakan fleksibilitas kerja untuk menyeimbangkan peran ibu dan pegawai ASN; rekrutmen dan karier ASN tanpa diskriminasi; dan integrasi nilai-nilai BerAKHLAK dalam budaya kerja ASN untuk menciptakan lingkungan inklusif.
Upaya juga dilakukan untuk mendorong pemerintah daerah peduli inklusivitas layanan melalui Gerakan One Agency, One Innovation (Permenpan RB No. 91/2021). Banyak daerah telah berinovasi, seperti Balee Inong dan Berdaya Srikandi untuk Srikandi, yang difokuskan pada kemandirian, produktivitas, dan kesejahteraan perempuan.
Menteri Rini menekankan perlunya layanan publik yang berorientasi pengguna, inklusif, personal, dan terpadu, termasuk melalui pengembangan layanan digital. “Layanan digital akan memudahkan masyarakat mengakses layanan pemerintah,” tegasnya.
IFIS 2025, yang diprakarsai Tony Blair Institute dan didukung Kemenko Perekonomian serta Gates Foundation, bertujuan mendukung implementasi Asta Cita dan pencapaian target inklusi keuangan nasional 93 persen pada 2029 (RPJMN 2025-2029). Diharapkan forum ini dapat memperluas wawasan, memperkuat komitmen, dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konstruktif untuk kesetaraan akses keuangan bagi perempuan. (TS)
